Pendaftaran dibuka dari hari ini (12-10-2009) sampai tanggal 14-10-2009, klik link dibawah untuk info lengkapnya.
Penerimaan CPNS/Cakim Mahkamah Agung 2009
CPNS BPK 2009
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA (S1), DIPLOMA III (D3) DAN SMK
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2009/2010 
Pengumuman
Pengumuman Sekretaris Jendral BPK RI tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009/2010 Pendaftaran CPNS BPK RI TA 2009/2010
Pendaftaran CPNS BPK RI TA 2009/2010 dari Umum berdasarkan Jurusan/Program Studi Pendaftaran CPNS BPK RI TA 2009/2010 dari Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan BPK RI
Pendaftaran CPNS BPK RI TA 2009/2010 dari Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan BPK RI (Tenaga Kontrak/Honorer) Download
Formulir yang dapat diunduh untuk kelengkapan berkas lamaran
CPNS BKKBN 2009
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENGUMUMAN
Nomor: 1968/KT.002/ /B2/2009
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BKKBN
TAHUN ANGGARAN 2009
Dalam rangka mengisi lowongan formasi CPNS Tahun Anggaran 2009, sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 292 Tahun 2009, tanggal 10 September 2009 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2009
bersama ini BKKBN membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia
yang berminat menjadi CPNS di lingkungan BKKBN, dengan ketentuan sebagai berikut:
I. FORMASI JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN:
No Kualifikasi Pendidikan Jenis Jabatan Jumlah
A
KANTOR PUSAT BKKBN
1 Dokter Umum Analis Bahan Pelayanan 6
2 S1 Ekonomi (Akuntansi) Auditor 3
Penata Laporan BMN 2
Penata Laporan Keuangan 3
3 S1 Ekonomi (Manajemen) Penyusun Bahan Evaluasi 1
Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga 2
Penyusun Bahan Kebijakan Program 1
Peneliti bidang KS/PK 2
Penyusun Bahan Program & Pelatihan 1
Auditor 1
Analis Kepegawaian 1
Penata Laporan Keuangan 2
4 S1 Hukum (Ilmu Hukum) Auditor 3
Analis Kepegawaian 1
Perancang Peraturan Perundangundangan
2
5 S1 Ilmu Komunikasi Penyusun Bahan KIE 7
Protokol/Ajudan 1
6 S1 Administrasi Negara Penyusun Bahan Evaluasi 2
Auditor 5
Penyusun Laporan & Evaluasi 3
7 S1 Ilmu Sosiologi Penyusun Bahan Evaluasi 2
Analis Institusi 2
Analis KB dan Kependudukan 2
Peneliti bidang KS/PK 2
8 S1 Pemerintahan Analis Tata Laksana 2
No Kualifikasi Pendidikan Jenis Jabatan Jumlah
9 S1 Komputer (MI) Pranata Komputer 2
10 S1 Komputer (TI) Pranata Komputer 6
11 S1 Pendidikan (Tek. Pend) Penyusun Bahan Program & Pelatihan 4
Widyaiswara 4
12 S1 Psikologi Penyusun Bahan Konseling 6
Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga 1
Analis Kepegawaian 1
13 S1 Statistik Statistisi 6
Peneliti bidang KB/KR 1
14 DIII Administrasi Pengolah Data KS 4
Pustakawan 1
Pengolah Data Pelatihan 3
Arsiparis 12
15 DIII Desain Grafis Penyusun Bahan Publikasi 1
16 DIII Ekonomi (Akuntansi) Verifikator Keuangan 12
Pengolah Data BMN 3
17 DIII Ekonomi (Manajemen) Pengolah Data KS 2
18 DIII Keperawatan Pengolah Data Pelayanan 4
19 DIII Komputer Pranata Komputer 8
B
KANTOR BKKBN
PROVINSI
Provinsi Bangka Belitung
1 S1 Administrasi Negara Analis Institusi 1
2 S1 Ekonomi (Akuntansi) Penata Laporan Keuangan 1
3 S1 Ilmu Komunikasi Penyusun Bahan KIE 1
4 S1 Pendidikan (Tek. Pend) Penyusun Bahan Program & Pelatihan 1
5 DIII Ekonomi (Akuntansi) Verifikator Keuangan 1
6 DIII Komputer Pranata Komputer 1
Provinsi Banten
1 S1 Administrasi Negara Analis Institusi 1
2 S1 Ilmu Komunikasi Penyusun Bahan KIE 1
3 S1 Komputer (TI) Pranata Komputer 1
4 S1 Pendidikan (Tek. Pend) Penyusun Bahan Program & Pelatihan 1
5 DIII Administrasi Pengolah Data KS 2
6 DIII Ekonomi (Akuntansi) Verifikator Keuangan 1
7 DIII Keperawatan Pengolah Data Pelayanan 1
Provinsi Gorontalo
1 S1 Administrasi Negara Penyusun Laporan & Evaluasi 1
2 S1 Ekonomi (Akuntansi) Penata Laporan Keuangan 1
3 S1 Pendidikan (Tek. Pend) Penyusun Bahan Program & Pelatihan 1
4 DIII Administrasi Pengolah Data KS 1
5 DIII Komputer Pranata Komputer 1
No Kualifikasi Pendidikan Jenis Jabatan Jumlah
Provinsi Kepulauan Riau
1 S1 Administrasi Negara Analis Institusi 1
Penyusun Bahan Evaluasi 2
2 S1 Ekonomi (Akuntansi) Penata Laporan Keuangan 1
3 S1 Hukum (Ilmu Hukum) Pemberi Konsultasi Bantuan Hukum
/Auditor
1
4 S1 Ilmu Komunikasi Penyusun Bahan KIE 1
5 DIII Keperawatan Pengolah Data Pelayanan 1
6 DIII Komputer Pranata Komputer 1
Provinsi Maluku Utara
1 S1 Administrasi Negara Analis Institusi 1
2 S1 Komputer (TI) Pranata Komputer 1
3 DIII Administrasi Pengolah Data KS 1
4 DIII Komputer Pranata Komputer 1
Provinsi Papua Barat
1 S1 Administrasi Negara Penyusun Bahan Evaluasi 1
2 S1 Ekonomi (Akuntansi) Penata Laporan Keuangan 1
3 S1 Hukum (Ilmu Hukum) Pemberi Konsultasi Bantuan Hukum
/Auditor
1
4 DIII Administrasi Arsiparis 1
5 DIII Ekonomi (Akuntansi) Verifikator Keuangan 1
Provinsi Sulawesi Barat
1 S1 Administrasi Negara Analis Institusi 2
2 S1 Ekonomi (Akuntansi) Penata Laporan Keuangan 1
3 S1 Ilmu Komunikasi Penyusun Bahan KIE 1
4 S1 Komputer (TI) Pranata Komputer 1
5 DIII Administrasi Pengolah Data KS 1
6 DIII Ekonomi (Akuntansi) Verifikator Keuangan 1
II PERSYARATAN PELAMAR :
A Persyaratan Umum
1 Warga Negara Indonesia yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2 Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3 Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan;
4 Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta;
5 Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/POLRI atau
anggota/pengurus partai politik ;
6 Berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 November 2009
(lahir setelah 31 Oktober 1974) ;
7 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ;
8 Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai
dengan lowongan formasi jabatan;
9 Memiliki kartu pencari kerja (kartu kuning) ;
10 Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh
Puskesmas/Rumah Sakit.
B Persyaratan Khusus
1 Berijazah sesuai klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan (table diatas)
2
3
4
Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat akreditasi
A atau B dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)
Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai CPNS
Paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pengumuman tidak melakukan daftar
ulang dianggap mengundurkan diri.
Pelamar yang diterima dan telah diusulkan permintaan Nomor Identitas
Pegawai (NIP) apabila mengundurkan diri akan dikenakan sanksi membayar
denda yang akan ditentukan kemudian.
III
KETENTUAN PENDAFTARAN :
A Registrasi On-line
Mengisi/melengkapi data yang disediakan pada aplikasi secara on-line melalui
http://cpnsbkkbn.com Registrasi on-line mulai dilakukan pada tanggal 7 s/d
16 Oktober 2009.
Hasil seleksi registrasi akan diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2009.
Perhatian: Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan satu kali, jangan
melakukan kesalahan pada waktu mengisi form registrasi
on-line.
Registrasi on-line mencakup :
1. Pengisian data pribadi :
a Nama (Sesuai yang tertera pada Ijazah, tanpa menggunakan gelar)
b Tanggal lahir (Sesuai KTP)
c Nomor KTP
d Alamat (sesuai KTP)
e Nomor Ijazah
2. Penyaringan/Seleksi awal
Pelamar diharuskan menjawab pertanyaan yang telah disediakan pada
aplikasi.
3. Pencetakan Tanda Bukti Pendaftaran/reg on-line
Pelamar harus mencetak tanda bukti pendaftaran. Simpanlah tanda bukti
pendaftaran untuk keperluan pemberkasan dan daftar ulang.
B Pengiriman Berkas
1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi awal/reg-online harus mengirimkan
berkas lamaran paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman (stempel pos)
yang ditujukan/dialamatkan sesuai pilihan lokasi BKKBN yaitu :
a. BKKBN PUSAT PO BOX 1000 JAKARTA 13000
b. BKKBN PROV BANTEN PO BOX 2800 SERANG 42101
c. BKKBN PROV GORONTALO PO BOX BKKBN GORONTALO 2900
d. BKKBN PROV BANGKA BELITUNG PO BOX 3000 PGP BKKBN PROV.
KEP BANGKA BELITUNG
e. BKKBN PROV MALUKU UTARA PO BOX BKKBN MALUKU UTARA
3100
f. BKKBN PROV PAPUA BARAT PO BOX 3200 PAPUA BARAT
MANOKWARI 98311
g. BKKBN PROV SULAWESI BARAT PO BOX BKKBN SULBAR 3300
h BKKBN PROV KEP.RIAU PO BOX 537 BTAM C 29461
2. Berkas lamaran yang dikirim melalui Po Box sesuai lokasi yang dilamar terdiri
dari:
a Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pelamar
dengan menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Kepala BKKBN dengan
menyebutkan jabatan yang dilamar;
b Bukti reg on-line. (diperoleh setelah pelamar mengisi data pada form aplikasi
secara lengkap dan benar);
c Foto copy Ijazah dan transkrip nilai akademik yang sudah dilegalisir (cap dan
tanda tangan asli Dekan/Direktur Program/Rektor) dan keterangan akreditasi
bagi yang ijazahnya tidak mencantumkan akreditasi ;
Apabila ijazah asli belum keluar, maka untuk kelengkapan pendaftaran
sementara, pelamar dapat menggunakan Surat Keterangan
Kelulusan/Ijazah dan transkrip yang ditandatangani oleh Purek/Dekan.
Apabila pelamar pada saat daftar ulang untuk pengambilan tanda peserta
ujian tes tertulis tidak dapat menunjukan ijazah asli, maka pelamar yang
bersangkutan dinyatakan gugur.
d Foto copy KTP yang masih berlaku ;
e Pas photo berwarna terbaru, ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
f Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja (legalisir) yang masih berlaku ;
g Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (legalisir) yang masih
berlaku;
h Foto copy Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani (legalisir);
i Surat Pernyataan bermaterai (download dari situs http://cpnsbkkbn.com)
3. Kelengkapan berkas disusun rapi dan berurutan sesuai dengan urutan diatas
(a s/d i) dalam map kertas dengan warna :
a Merah
Map warna merah untuk kualifikasi pendidikan Dokter Umum, S1 Komputer
(MI, TI), S1 Statistik, S1 Psikologi
b Kuning
Map warna kuning untuk kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi (Akuntasi dan
Manajemen), S1 Ilmu Hukum, S1 Pendidikan
c Hijau
Map warna hijau untuk kualifikasi pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, S1
Administrasi Negara, S1 Ilmu Sosiologi, S1 Pemerintahan
d Biru
Map warna biru untuk kualifikasi pendidikan D3 Administrasi, D3 Desain Grafis,
D3 Ekonomi (Akuntansi dan Manajemen), D3 Keperawatan, D3 Komputer
PERHATIAN :
• Pada kanan atas map dan sampul/amplop harus ditulis “kualifikasi
pendidikan”, “nama jabatan” dan “kode reg on-line”.
• Panitia tidak akan menerima berkas lamaran yang tidak melalui PO. Box
yang telah ditetapkan.
• Panitia akan mengumumkan hasil seleksi administrasi berkas melalui situs
http://cpnsbkkbn.com pada tanggal 2 November 2009.
IV PENGAMBILAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN
Pelamar yang lulus seleksi administrasi harus mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian
langsung (tidak boleh diwakilkan) pada tanggal 4 s/d 5 November 2009 ke kantor
BKKBN Pusat/Provinsi tujuan dengan membawa :
1 Bukti reg on-line
2 Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
3 KTP Asli
4 Ijazah asli
5 Khusus pelamar yang mengirimkan berkas dengan Surat Keterangan Lulus
agar melengkapi dengan Foto copy ijazah (legalisir).
V JADWAL UJIAN DAN MATERI
A Ujian tertulis akan dilaksanakan serentak pada tanggal 7 November 2009 (tempat
dan waktu ditentukan kemudian).
B Materi Ujian, meliputi:
1 Tes Kompetensi Dasar (TKD), terdiri dari:
a. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
b. Tes Bakat Skolastik (TBS);
c. Tes Skala Kematangan (TSK)
2 Tes Kompetensi Bidang (TKB)
C Pengumuman hasil ujian tertulis pada tanggal 18 November 2009 dan peserta yang
lulus wajib mengikuti tes interview pada tanggal 20 s/d 21 November 2009, tempat
dan waktu ditentukan kemudian.
D Hasil tes interview sekaligus pengumuman final penerimaan CPNS akan
disampaikan pada tanggal 26 November 2009 melalui http://cpnsbkkbn.com
VI LAIN-LAIN
A Seluruh informasi berkenaan dengan proses rekruitmen diumumkan dan hanya bisa
diakses melalui web site http://cpnsbkkbn.com
B Pelamar/peserta seleksi tidak dipungut biaya ;
C Panitia tidak melayani pelamar diluar prosedur/proses yang ditetapkan ;
D Keputusan Tim Pengadaan CPNS BKKBN Tahun Anggaran 2009 bersifat mutlak
dan tidak dapat diganggu gugat.
Jakarta, 2 Oktober 2009
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KETUA
ttd.
Drs. Edy Purwanto, M.Si
CPNS DEPKUMHAM 2009
PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TAHUN ANGGARAN 2009
Nomor : SEK.KP.02.01-23
Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2009
menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP),
Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis (Umum) di lingkungan
Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis s/d Sabtu
Tanggal : 1 s/d 3 Oktober 2009
Tempat : 1. Pendaftaran melalui website http://www.depkumham.go.id dan
http://e-cpns.depkumham.go.id pada Unit kerja Pusat dimulai jam
08.00 WIB pada tanggal 1 Oktober 2009 s/d jam 24.00 WIB pada
tanggal 3 Oktober 2009
2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh
Indonesia (bagi pendaftar CPNS Umum dan CPNS Taruna
AKIP-AIM)
Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :
A. CPNS Taruna AKIP dan AIM
Jumlah Lowongan : 120 orang (AKIP : 60, AIM : 60)
a. Persyaratan Pelamar CPNS Taruna AKIP dan AIM
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pria/Wanita;
3. Pendidikan SMU/Madrasah Aliyah/ SMK (Bangunan, elektro,Mesin,
Listrik, Otomotif, Komputer, pertanian, akunting, pariwisata,
pelayaran), dengan nilai Ijazah terakhir rata-rata 6 (enam) dengan
nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh);
4. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 serendah-rendahnya 18 tahun
setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat
Kenal Lahir);
5. Tinggi minimal Pria 165 cm, Wanita 155 cm, berat badan seimbang
(ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat
pengambilan nomor ujian;
6. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata dan tidak buta warna
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/
Puskesmas;
7. Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil
Rontgen (setelah dinyatakan lulus);
8. Tidak bertato;
9. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih
berlaku (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
10. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
11. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta;
12. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh
Indonesia ;
13. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian
Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di
UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orang tua / wali yang
dilegalisir oleh Notaris setempat (diserahkan setelah diterima menjadi
Taruna AKIP-AIM);
14. Seleksi ujian dilakukan dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b. Psikotest
c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d. Ujian tertulis Tes Kemampuan Dasar (TKD)
15. Khusus penerimaan dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI
selain memiliki syarat tersebut di atas harus memenuhi syarat seperti :
a. CPNS / PNS di lingkungan Pemasyarakatan dan Imigrasi
Departemen Hukum dan HAM, belum pernah menikah dengan
pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan
dengan surat pengantar dari Pejabat Eselon II;
b. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 tidak lebih dari 25 tahun,
yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat
Kepegawaian/Kepala UPT ;
16. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan
satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;
b. Kelengkapan berkas pendaftaran Calon Taruna AKIP-AIM :
Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI
ditulis tangan dengan tinta hitam,bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan:
1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir serta foto copy
Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir;
2. Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
3. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir;
4. Fotocopy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang diketahui oleh
Lurah/Kepala Desa;
6. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup
tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain/
swasta, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan sanggup
mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas;
7. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
8. Pas foto berwarna dasar merah berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2
lembar.
Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir di atas, juga
harus dilengkapi dengan :
Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat
Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;
Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.
Berkas lamaran bagi calon Taruna AKIP dimasukkan dalam map warna
KUNING, berkas lamaran bagi calon Taruna AIM dimasukkan dalam map
warna BIRU, di luar map tertulis :
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
B. PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS UMUM (UNIT PUSAT)
1. Kualifikasi SLTA
Persyaratan :
1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 28 tahun.
2) Pendidikan : SMK (Listrik dan Mesin).
3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta).
5) Tinggi dan berat badan
PRIA
Tinggi sekurang-kurangnya 160 cm dengan berat badan seimbang
WANITA
Tinggi sekurang-kurangnya 150 cm dengan berat badan seimbang
6) Diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat komputer atau keahlian
khusus lainnya.
7) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna MERAH, di luar map
tertulis :
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
8) Berkas lamaran terdiri dari :
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir serta foto
copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir;
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir;
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
Surat Pernyataan dengan dibubuhi materai Rp.6000,-:
1. Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah Sarjana selama 6 Tahun
2. Tidak menuntut mutasi baik mutasi sebagai staf maupun mutasi ke
UPT lain selama 10 Tahun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu
ujian)
Foto copy sertifikat komputer dan sertifikat khusus lainnya.
9) Pelamar dapat diberikan nomor ujian bagi yang telah lulus seleksi
administrasi.
2. Kualifikasi Sarjana Muda (DIII)
Persyaratan :
a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 30 tahun.
b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
- Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
- Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna PUTIH, di luar map
tertulis :
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
f. Berkas lamaran terdiri dari :
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta
foto copy Ijazah SD, SMP, dan SMA tanpa legalisir;
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir;
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
(untuk kartu ujian)
3. Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1)
Persyaratan :
1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 35 tahun.
2) Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
- Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
- Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
5) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, di luar map
tertulis
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
6) Berkas lamaran terdiri dari,
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM
RI;
Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta
foto copy Ijazah SD, SMP, dan SMA tanpa legalisir;
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir;
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
(untuk kartu ujian);
4. Tenaga Dokter (Dokter Umum dan Dokter Gigi) dan Widyaiswara (S2-
Pendidikan)
Persyaratan :
a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 35 tahun
b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
- Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
- Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah atau Swasta)
e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna COKLAT, di luar map
tertulis
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
f. Berkas lamaran terdiri dari :
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM
RI;
Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta
foto copy Ijazah SD, SMP, SMA, dan S-1 tanpa legalisir;
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir;
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
(untuk kartu ujian)
FORMASI UNIT PUSAT
NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
ALOKASI
FORMASI
1 SEKRETARIAT JENDERAL
JUMLAH 191
Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Abstraksi Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Rencana Pengembangan dan
Pembinaan S1 Ekonomi Manajemen 3
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 3
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 2
Pemroses Mutasi Kepegawaian
S1. Ekonomi Manajemen Sumber
Daya Manusia 4
Verifikator Keuangan S1. Akuntansi 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 9
Pengelola Administrasi S1. Administrasi Negara 3
Penyuluh/pembina Mental pegawai S1. Agama Islam Syariah 3
Dokter Umum Dokter Umum 3
Pembimbing Mental Pegawai S1. Psikologi 4
Operator Komputer DIII Teknik Komputer 5
Perawat Gigi DIII Perawat gigi 2
Analis Kesehatan DIII Analis Kesehatan 2
Agendaris DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 6
Pengadministrasi Umum DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 6
Teknisi Listrik SMK Listrik 4
Taruna AKIP/AIM SMU/Madrasah Aliyah/ SMK 120
(Bangunan, elektro,Mesin, Listrik,
Otomotif, Komputer, pertanian,
akunting, pariwisata, pelayaran)
2
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN HAM
JUMLAH 39
Widyaiswara S2. Pendidikan 1
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Penyusun Abstraksi Hukum S1. Ilmu Hukum 5
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Penyusun Hubungan Antar Lembaga S1. Publik Relation 2
Penyiap laporan dan program DIII Akuntansi 4
Operator Komputer DIII Teknik Komputer 3
Pembimbing Mental Pegawai S1. Psikologi 4
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 6
Penterjemah S1. Sastra Inggris 2
Teknisi Mesin SMK Mesin 3
Teknisi Listrik SMK Listrik 3
3 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JUMLAH 23
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 3
Pengkaji Hukum S1. Ilmu Hukum 2
Penyusun Rencana Pengembangan dan
Pembinaan S1. Ekonomi Manajemen 2
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 1
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 2
Pengelola Administrasi S1. Administrasi Negara 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Operator Komputer DIII Teknik Komputer 3
Teknisi Mesin SMK Mesin 5
4
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
JUMLAH 42
Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 2
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 5
Pemeriksa Paten DIII. Teknik Komputer 3
Pemeriksa Merek S1. Desain Produk atau Seni Rupa 2
Pemeriksa Desain Industri
S1. Teknik Kimia atau
Pertambangan 2
Penterjemah Bahasa Jepang S1. Sastra Jepang 2
Penterjemah Bahasa Inggris S1. Sastra Inggris 2
Penterjemah Bahasa Cina S1. Sastra Cina 2
Pemeriksa Merek S1. Teknik Elektro 2
Pemeriksa Merek S1. Design Grafis 2
Pemeriksa Merek S1. Teknik Mesin 2
Pemeriksa Merek S1. Teknik Industri 2
Pemeriksa Merek S1. Humas dan Broadcasting 2
Pemeriksa Merek DIII Analis Laboratorium 2
Pengadministrasi Umum DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 3
Teknisi Listrik SMK Listrik 2
5
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM
JUMLAH 53
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 5
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Hukum Tata Negara 4
Analisis Politik Hukum S1. Ilmu Politik 4
Analisis Hukum Perdata/Pidana S1. Hukum Perdata atau Pidana 6
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 3
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 5
Agendaris DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 5
Penyusun Bahan Administrasi Kewarganegaraan S1. Administrasi Negara 3
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 8
Verifikator Keuangan DIII. Akuntansi 3
Penterjemah DIII. Sastra Belanda 1
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 2
Teknisi Listrik SMK Listrik 2
6 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JUMLAH 29
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 4
Penelaah Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Pemberian Remisi Hukuman S1. Administrasi Negara 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 3
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Penyuluh Pembina Mental Napi S1. Sarjana Agama Islam Syariah 2
Pembimbing Kemasyarakatan S1. Psikologi atau Kriminologi 4
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 4
7
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
JUMLAH 9
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Hukum Islam 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 1
Operator Komputer DIII. Grafika 2
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
8 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JUMLAH 47
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 3
Pengadministrasi Umum S1. Administrasi Negara 3
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 8
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Penterjemah Bahasa Inggris S1. Sastra Inggris 3
Penyusun Hubungan Antar Lembaga S1. Publik Relation 3
Pengkaji Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penterjemah Bahasa Cina S1. Sastra Cina 3
Penterjemah Bahasa Jepang S1. Sastra Jepang 3
Penterjemah Bahasa Cina DIII. Sastra Cina 2
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 3
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 4
Perawat DIII. Perawat 1
Teknisi Mesin SMK Mesin 3
9 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
JUMLAH 13
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Komunikasi 3
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Penyiap laporan dan program DIII. Akuntansi atau Manajemen 3
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
10 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
JUMLAH 11
Penelaah Hukum S1. Ilmu Hukum 1
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 1
Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 3
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
11 INSPEKTORAT JENDERAL
JUMLAH 17
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Calon Auditor S1. Ilmu Hukum 5
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 6
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
Untuk pelamar pusat yang telah mendaftar melalui website
http://www.depkumham.go.id dan http://e-cpns.depkumham.go.id kemudian
mengirim berkas lamaran lengkap dengan melampirkan tanda bukti
registrasi dari website melalui PO BOX 1864 JKP 10018, stempel pos kilat
khusus paling lambat tanggal 5 Oktober 2009.
Pengumuman hasil seleksi Administrasi dapat dilihat melalui website
http://www.depkumham.go.id dan http://e-cpns.depkumham.go.id tanggal
13 Oktober 2009.
Pada saat pengambilan nomor ujian menunjukan Ijazah Asli, Transkrip Nilai
Asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli, Kartu
Kuning/Kartu Pencari Kerja Asli, serta Akta kelahiran/Kenal Lahir Asli.
UNIT KANTOR WILAYAH
Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi
Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.
Jakarta, 17 September 2009
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Selaku Ketua Pelaksana
ttd
Drs. M. Amar Cho, SH.,M.Si
NIP. 19510407 197603 1 001
CPNS Kejaksaan 2009
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A
P E N G U M U M A N
NOMOR : PENG- 001 /C.4/Cp.2/09/2009
T E N T A N G
REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2009
Kejaksaan Republik Indonesia membuka pendaftaran Rekrutmen /
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2009 untuk mengisi
formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI yang akan ditempatkan di Kejaksaan seluruh
Indonesia sebanyak 1.383, dengan perincian sebagai berikut :
NO JABATAN GOL /
RUANG
KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH
FORMASI
1 2 3 4 5
I Dokter III/b Dokter Umum 5
Calon Jaksa
III/a
S.1 Hukum ( Ilmu Hukum / Hukum :
Perdata, Pidana, Tata Negara,
Administrasi Negara, Internasional
dan Bisnis / Ekonomi)
750
Penata Laporan
Keuangan
III/a S.1 Akuntansi 45
Pranata Komputer III/a S.1 Komputer 34
II
Penyuluh Bintal III/a S.1 Keagamaan ( Dakwah ) 2
Pranata Komputer II/c Diploma III Komputer 200
Pengadministrasi
Perkara
II/c Diploma III Ekonomi Akuntansi /
Manajemen / Pajak dan Perbankan
265
Pengadministrasi
Barang Bukti
II/c Diploma III Administrasi
Perkantoran / Niaga / Negara /
Kepegawaian dan Sekretaris
75
Perawat II/c Diploma III Perawat Umum 5
III
Bidan II/c Diploma III Kebidanan 2
I. PERSYARATAN
A. Persyaratan Umum.
1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya
35 (tiga puluh lima) tahun;
-2-
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukan
suatu tindak pidana dan/atau tidak dalam proses peradilan perkara pidana;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri
Sipil;
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang
diperlukan;
7. Berkelakuan baik;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau
Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
10. Bersedia melepaskan dari Jabatan Pengurus dan/atau anggota partai politik
pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila yang bersangkutan
pada saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
11. Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon
Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
B . Persyaratan Khusus.
1. Pasca Sarjana (S.2)
a. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat lamaran
diajukan.
b. Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta
mempunyai postur badan yang ideal.
d. Berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan
pengoperasian internet
e. Menguasai Bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450.
f. Telah memiliki Ijazah S.2 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat
melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendahrendahnya
3,00 (tiga koma nol-nol).
g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B, kecuali untuk
propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
2. Pelamar Sarjana (S.1)
a. Berusia setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat
lamaran diajukan.
b. Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta
mempunyai postur badan yang ideal.
d. Berijazah komputer pada program Microsoft Office dan pengoperasian
internet.
e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 400.
f. Telah memiliki Ijazah S.1 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat
melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendahrendahnya
2,75 (dua koma tujuh lima).
g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B, kecuali untuk
propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
-3-
3. Pelamar Diploma III
a. Berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat lamaran
diajukan.
b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta
mempunyai postur badan yang ideal.
d. Berijazah komputer pada program microsoft office
e. Telah memiliki Ijazah D.III sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat
melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendahrendahnya
2,75 (dua koma tujuh lima).
f. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
4. Bagi pelamar S.1 (Sarjana Hukum) pada persyaratan khusus harus berasal
dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B, kecuali untuk perguruan
tinggi asal propinsi ( Kejaksaan Tinggi ) tertentu yang ditetapkan oleh Jaksa
Agung (terakreditasi minimal C) adalah sebagai berikut :
�� Kejaksaan Tinggi Papua
�� Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
�� Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
�� Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
�� Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
�� Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
5. Bagi pelamar selain Sarjana Hukum bersedia menyatakan tidak akan
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan tidak
diangkat menjadi Jaksa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI,
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang
bersangkutan diatas materai dan dilampirkan dalam berkas pada saat
mengajukan lamaran.
6. Bagi pelamar Sarjana Hukum (calon jaksa) apabila diterima sebagai CPNS
Kejaksaan RI tidak otomatis dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Jaksa (PPPJ) tetapi harus lulus seleksi sebagai peserta
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sesuai persyaratan dan
ketentuan yang berlaku.
7. Bagi pelamar jabatan dokter adalah Dokter Umum yang sudah lulus uji
kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang
dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran.
II. BERKAS LAMARAN
A. Setiap pelamar harus mendaftar sendiri (tidak dapat diwakilkan),
dengan menyerahkan 2 (dua) berkas lamaran, yang terdiri dari :
1. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dan ditujukan kepada Jaksa Agung
Muda Pembinaan U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI
2. Daftar Riwayat Hidup singkat, ditulis tangan sendiri
-4-
3. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir sesuai
ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi pelamar S.I dan D.III
sebagai berikut :
�� Universitas oleh Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik
�� Sekolah Tinggi Ketua / Pembantu Ketua Bidang Akademik
�� Akademi dan Politeknik Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik
4. Foto copy sertifikat / Ijazah Komputer yang dilegalisir oleh instansi / lembaga
yang mengeluarkan.
5. Foto copy sertifikat / Ijazah TOEFL bahasa Inggris yang dilegalisir oleh
instansi / lembaga yang mengeluarkan (bagi pelamar Dokter dan S.1)
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRI yang
telah dilegalisir yang berlaku pada saat melamar.
7. Foto copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) yang dilegalisir oleh instansi /
lembaga yang mengeluarkan.
8. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Puskesmas / Rumah Sakit
Pemerintah (asli dan foto copy)
9. Surat Keterangan belum menikah dari Lurah / Kepala Desa (asli dan foto
copy)
10. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 10 lembar (lakilaki
tidak berambut panjang)
11. Kecuali pelamar S.1 Hukum (calon Jaksa) membuat Surat Pernyataan
bersedia tidak akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa
(PPPJ) dan tidak diangkat menjadi Jaksa selama menjadi Pegawai Negeri
Sipil Kejaksaan RI
12. Surat pernyataan bersedia di tempatkan di kantor Kejaksaan seluruh
Indonesia
13. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran (bagi
pelamar Dokter Umum)
B. Masing-masing berkas lamaran dimasukkan dalam stopmap
sesuai tingkat kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
1. S.2 Kedokteran warna Kuning
2. S.1 Hukum (Calon Jaksa) warna Merah
3. S.1 Komputer Warna Coklat
4. S.1 Akuntansi warna Hijau
5. S.1 Kebidanan dan S.1 Keagamaan Warna Putih
6. D.III (semua jurusan) warna Biru
III. PENDAFTARAN
A. Tempat pendaftaran
Bertempat di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia kecuali
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
-5-
B. Jadual Pendaftaran :
1. Untuk pendafatran
Hari Senin s/d Rabu tanggal 28 s/d 30 September 2009 mulai pukul 08.00
s/d 12.00 dan 13.00 s/d 15.00 waktu setempat.
2. Tempat Pendaftaran
a. Kejaksaan Agung di Jakarta
1). Menerima pendaftaran pelamar yang memiliki KTP DKI untuk
kualifikasi pendidikan :
�� S.1 Hukum
�� D.III Komputer
�� D.III Ekonomi
�� D.III Administrasi
�� D.III Sekretaris
2). Untuk pendaftaran pelamar yang memiliki KTP wilayah Jawa dan
Bali ( Wilayah ; DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I.Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali ) untuk kualifikasi pendidikan :
�� S.1 Akuntansi
�� S.1 Komputer
3). Untuk pendaftaran pelamar yang memiliki KTP di seluruh Indonesia
untuk kulaifikasi pendidikan :
�� Dokter Umum
�� S.1 Keagamaan
�� D.III Perawat Umum
�� D.III Bidan
b. Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia kecuali Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta menerima pendaftaran bagi pelamar yang memiliki
KTP di wilayah Kejaksaan Tinggi setempat, untuk kualifikasi
pendidikan :
�� S.1 Hukum
�� D.III Komputer
�� D.III Ekonomi
�� D.III Administrasi
�� D.III Sekretaris
c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Selain menerima pendaftaran sebagaimana tersebut pada huruf (b)
diatas juga menerima pendaftaran pelamar S.1 Akuntansi dan S.1
Komputer, sebagai berikut :
1). Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerima pendaftaran
pelamar yang memiliki KTP di wilayah Sumatera (Kejaksaan Tinggi
: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat,
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung , Bengkulu dan Kep.Bangka
Belitung).
2). Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menerima pendaftaran
pelamar yang memiliki KTP di wilayah Kalimantan ( Kejaksaan
Tinggi ; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur )
3). Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menerima pendaftaran
pelamar yang memiliki KTP di wilayah seluruh Sulawesi
(Kejaksaan Tinggi ; Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ) NTB, NTT, Maluku, Maluku
Utara dan Papua
-6-
IV. UJIAN PENYARINGAN
A. Peserta Ujian
Pendaftar yang telah memperoleh KTPU (Kartu Tanda Peserta Ujian)
berhak mengikuti Ujian Penyaringan.
B. Pelaksanaan Ujian
Ujian penyaringan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan sistem gugur,
sebagai berikut :
1. Ujian Tahap I (Ujian Akademik) yaitu :
1.1. Tempat Ujian
Tempat Ujian bertempat di Kejaksaan Agung RI dan masingmasing
Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia tempat peserta
mendaftar.
1.2. Materi Ujian :
d. Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri dari :
- Tes Pengetahuan Umum (TPU)
- Tes Bakat Skolastik (TBS)
- Tes Skala Kematangan (TSK)
e. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
- Tes Pengetahuan Akademik
1.3. Jadual pelaksanaan ujian sebagai berikut :
WAKTU
INDONESIA
BARAT
WAKTU
INDONESIA
TENGAH
WAKTU
INDONESIA
TIMUR
NO.
MATA UJIAN
WAKTU
PELAKSANAAN
PERSIAPAN
WAKTU
UJIAN
PERSIAPAN
WAKTU
UJIAN
PERSIAPAN
WAKTU
UJIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Tes Kompetensi Dasar
(TKD)
06.45
s/d
07.00
07.00
s/d
09.00
07.45
s/d
08.00
08.00
s/d
10.00
08.45
s/d
09.00
09.00
s/d
11.00
2. Tes Kompetensi Bidang
(TKB) sesuai dengan
jurusan
Hari,
Selasa
Tanggal
6
Oktober
2009.
09.00
s/d
09.15
09.15
s/d
11.15
10.00
s/d
10.15
10.15
s/d
12.15
11.00
s/d
11.15
11.15
s/d
13.15
1.4 Peserta yang dinyatakan lulus ujian tahap I berhak
mengikuti ujian tahap II.
2. Ujian / test tahap II :
2.1. Peserta Ujian
Peserta yang dapat mengikuti ujian tahap II adalah peserta
seleksi yang dinyatakan lulus seleksi tahap I.
2.2. Jenis ujian tahap II meliputi :
a. Bagi pelamar tingkat S.2 dan S.1 meliputi :
- Psikotest
- Kesehatan
- Wawancara
b. Bagi pelamar D.III meliputi :
- Kesehatan
- Wawancara
- Ketrampilan / Keahlian
-7-
2.3. Waktu dan tempat ujian Tahap II
a. Untuk pelamar D.III dilaksanakan di Kejaksaan Agung bagi
peserta dari Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Tinggi bagi
peserta dari masing-masing Kejaksaan Tinggi.
b. Untuk pelamar S.2 dan S.1 pelaksanaan ujian tahap II
bertempat di 6 sentra sebagai berikut :
1. Kejaksaan Agung bagi peserta yang mendaftar dari :
�� Kejati Jawa Barat
�� Kejati Banten
�� Kejati Jawa Tengah
�� Kejati D.I. Yogyakarta
�� Kejati Kalimantan Barat
�� Kejaksaan Agung
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bagi peserta yang
mendaftar dari :
�� Kejati Aceh
�� Kejati Sumatera Utara
�� Kejati Sumatera Barat
�� Kejati Riau
�� Kejati Kepulauan Riau
3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bagi peserta yang
mendaftar dari :
�� Kejati Jambi
�� Kejati Sumatera Selatan
�� Kejati Bengkulu
�� Kejati Lampung
�� Kejati Kepulauan Bangka Belitung
4. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bagi peserta yang
mendaftar dari :
�� Kejati Jawa Timur
�� Kejati Kalimantan Selatan
�� Kejati Kalimantan Tengah
�� Kejati Kalimantan Timur
�� Kejati Bali
�� Kejati Nusa Tenggara Barat
�� Kejati Nusa Tenggara Timur
5. Kejaksan Tinggi Sulawesi Selatan bagi peserta yang
mendaftar dari :
�� Kejati Sulawesi Utara
�� Kejati Sulawesi Tengah
�� Kejati Sulawesi Tenggara
�� Kejati Sulawesi Selatan
�� Kejati Gorontalo
�� Kejati Maluku
�� Kejati Maluku Utara
6 Kejaksaan Tinggi Papua bagi peserta yang mendaftar
dari Papua
-8-
C. Penentuan lulus tahap I dan tahap II ditentukan oleh Rapat Panitia Rekrutmen
Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Tahun Anggaran 2009.
D. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tahap II diwajibkan mengikuti test bebas
Narkoba.
E. Peserta yang tidak lulus tes bebas narkoba dinyatakan gugur dan hanya
pelamar yang dinyatakan lulus ujian tahap I, tahap II dan lulus tes bebas
Narkoba yang akan diusulkan untuk memperoleh penetapan Nomor Identitas
Pegawai (NIP) di BKN.
F. Apabila usul untuk memperoleh penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP)
ditolak oleh BKN karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BKN
misalnya : usia, kualifikasi pendidikan, dan persyaratan keabsahan Ijazah maka
peserta yang bersangkutan kelulusannya dinyatakan gugur.
G. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti
yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, apabila telah memperoleh NIP dan
diangkat menjadi CPNS, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan
gugur / dibatalkan.
V. LAIN-LAIN
1. Bagi peserta yang mengikuti seleksi, biaya yang timbul untuk pemeriksaan
psikotest, kesehatan, test bebas Narkoba dan biaya perjalanan, penginapan,
akomodasi lain keperluan peserta selama mengikuti tes ditanggung masingmasing
peserta.
2. Lamaran harus dibawa langsung oleh yang bersangkutan pada waktu
pembukaan penerimaan lamaran untuk dilakukan seleksi persyaratan lamaran.
3. Surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada
yang bersangkutan.
4. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan, telah lulus dan diangkat menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI untuk arsip Kejaksaan Agung RI dan
yang tidak lulus berkas lamaran tidak dapat diambil kembali.
5. Apabila peserta mengundurkan diri, tidak bersedia mengikuti ujian atau telah
dinyatakan lulus tetapi tidak bersedia diangkat menjadi CPNS Kejaksaan RI,
yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri secara
tertulis dan disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung
RI.
6. Para pelamar diharapkan tidak memenuhi atau tidak tergiur dengan bujuk
rayu atau janji yang dapat meluluskan dengan imbalan tertentu dari siapapun.
Jakarta, 7 September 2009
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
SELAKU
SEKRETARIS PANITIA / TIM REKRUTMEN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN RI
S O E M A R N O, SH.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19550616 197506 1001
CPNS BAPPENAS 2009
PELUANG BERKARYA REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN Dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka akan dilakukan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, dengan kualifikasi Pendidikan dan kebutuhan Formasi Tahun Anggaran 2009 dengan ketentuan sebagai berikut : No. Pendidikan Program Studi/Jurusan Nama Jabatan Formasi 1. Pasca Sarjana (S.2) Pertahanan Perencana 1 Orang 2. Sarjana (S.1) Hukum Perdata Perencana 1 Orang 3. Sarjana (S.1) Hukum Tata Negara Perencana 1 Orang 4. Sarjana (S.1) Hukum Internasional Perencana 1 Orang 5. Sarjana (S.1) Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Perencana 2 Orang 6. Sarjana (S.1) Ekonomi Studi Pembangunan Perencana 11 Orang 7. Sarjana (S.1) Ekonomi Manajemen Perencana 2 Orang 8. Sarjana (S.1) Administrasi Negara Perencana 1 Orang 9. Sarjana (S.1) Ilmu Politik Perencana 1 Orang 10. Sarjana (S.1) Hubungan Internasional Perencana 1 Orang 11. Sarjana (S.1) Sosiologi Perencana 1 Orang 12. Sarjana (S.1) Sastra Inggris Perencana 1 Orang 13. Sarjana (S.1) Geografi Perencana 1 Orang 14. Sarjana (S.1) Antropologi Perencana 1 Orang 15. Sarjana (S.1) Statistik Perencana 3 Orang 16. Sarjana (S.1) Teknik Informatika Perencana 4 Orang 17. Sarjana (S.1) Teknik Sipil Perencana 2 Orang 18. Sarjana (S.1) Teknik Sipil Transportasi Perencana 1 Orang 19. Sarjana (S.1) Teknik Sipil Sumber Daya Air/Pengairan Perencana 1 Orang 20. Sarjana (S.1) Teknik Planologi Perencana 3 Orang 21. Sarjana (S.1) Teknik Industri Perencana 2 Orang 22. Sarjana (S.1) Teknik Lingkungan Perencana 1 Orang 23. Sarjana (S.1) Geologi Perencana 1 Orang 24. Sarjana (S.1) Teknik Geodesi Perencana 1 Orang 25. Sarjana (S.1) Perikanan/Perikanan Laut Perencana 1 Orang 26. Sarjana (S.1) Sosial Ekonomi Pertanian Perencana 1 Orang 27. Sarjana (S.1) Ekonomi Akuntansi Perencana 1 Orang Auditor 1 Orang 28. Diploma III (D.III) Komputer Pranata Komputer 1 Orang 29. Diploma III (D.III) Perpustakaan Pustakawan 1 Orang 30. Diploma III (D.III) Akuntansi Auditor 1 Orang 31. Diploma III (D.III) Teknik Sipil Pengelola Bangunan 1 Orang 32. Diploma III (D.III) Sekretaris Arsiparis 5 Orang Jakarta, 9 September 20099 1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui portal rekrutmen CPNS Kementerian Negara PPN/ Bappenas : http://rekrutmen.bappenas.go.id mulai tanggal 9 September 2009 pukul 00.00 WIB sampai 17 September 2009 pukul 24.00 WIB; 2. Dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas ini tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun selama proses tes; 3. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti setiap tahapan tes ditanggung oleh pelamar; 4. Setiap Pengumuman, ditayangkan secara online pada portal rekrutmen CPNS Kementerian Negara PPN/Bappenas : http://rekrutmen.bappenas.go.id dan pelamar dapat melihat pengumuman hasil dari setiap tahapan tes pada portal tersebut (TIDAK DIUMUMKAN DI SURAT KABAR); 5. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap hasil tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 6. Kelulusan pelamar pada setiap tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut; 7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tes, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas, maka Kementerian Negara PPN/Bappenas berhak mengugurkan kelulusan tersebut dan atau memberhentikan CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana di Pengadilan Negeri, karena telah memberikan keterangan palsu; 8. Bagi mereka yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi namun mengundurkan diri diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia dan dibayarkan kepada Kas Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). http://www.tvone.co.id/berita/view/22646/2009/09/09/bappenas_membuka_lowongan_cpns_untuk_lulusan_s1_dan_diiiBappenas Membuka Lowongan CPNS Untuk Lulusan S-1 dan D-IIIRabu, 09 September 2009 18:53 WIB
09 September 2009, 00:00:37
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nomor : 1150/B.02/9/2009
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
CPNS PU 2009
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM P E N G U M U M A N PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT PASCA SARJANA (S.2) DAN SARJANA (S.1) UNTUK GOLONGAN III Departemen PU Republik Indonesia membuka kesempatan kepada para Pasca Sarjana dan Sarjana bagi yang Berwarga Negara Indonesia baik pria maupun wanita untuk mengikuti seleksi pengadaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang akan ditempatkan baik di Pusat maupun di Daerah dengan ketentuan : PERSYARATAN UMUM : PERSYARATAN KHUSUS BAGI PELAMAR UMUM : PERSYARATAN KHUSUS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM : PENDAFTARAN : PENDAFTARAN : Berikut adalah Tahapan dan Jadwal Seleksi dalam Pengadaan PNS Departemen PU Tahun 2009 : Seleksi dilakukan dengan tahapan (sistem gugur) sebagai berikut : LAIN-LAIN :
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KP.01.03-Mn/490
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2009 No. JURUSAN/PROGRAM STUDI JUMLAH FORMASI Pasca Sarjana (S.2) 42 orang 1 Teknik Sipil Pengairan 20 orang 2 Teknik Sipil Jalan 9 orang 3 Teknik Sipil Konstruksi / Struktur 7 orang 4 Perencanaan Wilayah Kota 6 orang Sarjana (S.1) 499 orang 1 Teknik Sipil Pengairan 85 orang 2 Teknik Sipil Jalan 84 orang 3 Teknik Sipil Konstruksi / Struktur 48 orang 4 Perencanaan Wilayah Kota 26 orang 5 Arsitektur 34 orang 6 Geodesi / Geodinamika 13 orang 7 Geologi / Geofisika / Geoteknik 9 orang 8 Teknik Lingkungan 29 orang 9 Teknik Mesin 7 orang 10 Teknik Industri 5 orang 11 Teknik Elektro Arus Lemah 5 orang 12 Geografi 7 orang 13 T.Informatika 28 orang 14 Manajemen Informatika 11 orang 15 Desain Grafis 2 orang 16 Statistik 5 orang 17 Hukum Perdata 20 orang 18 Ekonomi Akuntansi 27 orang 19 Ekonomi Manajemen 6 orang 20 Ekonomi Pembangunan 8 orang 21 Administrasi Negara 24 orang 22 Sosial 3 orang 23 Sosiologi 2 orang 24 Komunikasi / Publisistik 9 orang 25 Perpustakaan 2 orang Ketua Panitia Pengadaan CPNS 2009
Departemen Pekerjaan Umum
Kotak Pos 541
JKTM 12700No. TAHAPAN / JADWAL SELEKSI TANGGAL 1 Pendaftaran secara Online 3 – 30 Sept 2009 2 Penerimaan Berkas 3 Sept – 5 Okt 2009 3 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 11 Okt 2009 4 Pengambilan Tanda Peserta Ujian 14– 16 Okt 2009 5 Ujian Tertulis 17 Okt 2009 6 Pengumuman Hasil Test 24 Okt 2009 7 Pemberkasan Ulang 26 Okt – 6 Nov 2009 8 Penyampaian secara simbolis SK CPNS 2009 3 Des 2009 Persyaratan Administratif Sistem Online 0857 163 55447 (Sdri. Wenny)
0857 163 55448 (Sdri. Dewi)0857 163 55449 (Sdr. Sam)
Jakarta, 3 September 2009
A.N MENTERI PEKERJAAN UMUM
Sekretaris Jenderal
ttd
Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP
NIP. 110023320
Langgan:
Entri (Atom)
